Pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Terus melakukan upaya dalam pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia,hal ini dilakukan dengan melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota. Hal inilah yang dilakukan dengan Penandatanganan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dan Penyerahan Source Code Aplication (E-Planning dan Perizinan Terpadu) serta Sosialisasi dan Monitoring Program Pengendalian Gratifikasi di Siantar Hotel (Rabu, 26/10). Tampak hadir dalam acara tersebut Mewakili Gubernur Sumatera Utara Kadis Kominfo Fitriyus,mewakili dari KPK RI Adlinsyah Nasution serta Kepala Daerah dari 4 Kab/Kota diantaranya Bupati Asahan,Bupati Labuhan Batu, Walikota Tanjungbalai M.Syahrial SH, MH serta Plt.Walikota Pematang Siantar.
Adlinsyah Nasution yang mewakili KPK RI memberikan Saran kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu serta Ketersediaan Anggaran Infrastruktur,SDM,Standard Operasinal dan Regulasi Penduduk di seluruh Pelayanan Perjanjian Yang mengatur Produksi Pemberian Izin Standar waktu Pelayanan dan Mekanisme Kerja Tenaga Teknis dari SKPD terkait didaerah serta Upaya Pencegahan Gratifikasi terkait Perizinan. KPK juga berharap pelaksanaan Aplikasi Elektronik terkait Perizinan dalam upaya Sistem Pemerintahan daerah yang Transparan dan Terbuka dengan s item Terpadu.
Hadir juga mendampingi Walikota Tanjungbalai Ketua DPRD Bambang Harianto LOBO SE, Ketua Pengadilan Negeri, Mewakili Kejaksaan,Seketaris Daerah Drs.Abdi Nusa, serta SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai diantaranya Kadis PPKA, Kadis Perhubungan,Kepala BKD,Ka. Inspektorat, Plt.Ka Bappeda, Ka.Perizinan,Kabag Hukum, Kadis Pendidikan serta Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.
