ASN Pemko Tanjungbalai Deklarasi Netralitas, Menolak Hoax dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilu 2019

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melakukan Deklarasi menjunjung tinggi Netralitas, Menolak Berita Hoax dan Ujaran Kebencian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mereka berkomitmen tidak memihak kepada salah satu pasangan Calon Presiden (Capres), calon legislatif mau pun partai politik. Hal ini disampaikan Perwakilan ASN Pemko Tanjungbalai disela-sela Pelaksanaan Apel Gabungan Pemko Tanjungbalai yang berlangsung di Halaman Kantor Wali Kota (Senin, 11/3/2019)

Deklarasi dipimpin langsung Kadis Kominfo Walman Riadi P Girsang yang membacakan Pernyataan bersama ASN dilingkungan Pemko Tanjungbalai terkait Pemilu 2019. Terdapat 4 (Empat) poin komitmen yang disampaikan dalam deklarasi. Yakni Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta senantiasa menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara.

“Poin Kedua melaksanakan dan mendukung sepenuhnya Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Ketiga Berperan Aktif dalam melaksanakan dan menjaga Pemilu Damai Tahun 2019 dengan menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kedamaian ditengah Masyarakat di Kota Tanjungbalai serta Menjunjung Tinggi dan Tegaknya Demokrasi Serta Menghindari Hoax dan Ujaran Kebencian.”

Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial SH,MH meminta seluruh ASN tidak hadir dan berperan secara aktif pada acara yang diselenggarakan partai politik. “Kita Mau Pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang berjalan dengan sukses dan lancar tanpa dicederai adanya permasalahan terkait peran serta ASN secara aktif,” tandas H.M Syahrial.

Jikapun ada acara-acara lainnya yang berhubungan dengan partai politik diharapkan tidak datang demi menjaga netralitas. Kehadiran ASN di acara politik, lanjutnya, berpotensi menimbulkan suara sumbang di masyarakat.

Dirinya juga berkomitmen tidak melakukan mobilisasi ASN dalam pemilu. Ia tak mau netralitas ASN di Kota Tanjungbalai dipertaruhkan demi kepentingan politik.