Pelaksana Harian Walikota Tanjungbalai Drs.H.Ismail didampingi Seketaris Daerah Drs.Abdi Nusa dan OPD terkait diantaranya Bappeda, BPKPAD, Inspektorat, BKD, Kominfo menghadiri pertemuan Rapat Monitoring dan evaluasi rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintergrasi bersama 11 Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Kantor Bupati Labuhan Batu Selatan (Senin, 4/9).
11 daerah tersebut diantaranya Kabupaten Labubanbatu, Kab.Labura, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kab.Tapteng, Kab.Taput, Kab.Tapsel, Kab.Palas, Kab.Paluta, Kab.Madina dan tuan rumah Pemkab Labusel.
Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sebagai panitia pelaksanaan Monev kali ini. “Semoga ini menjadi spirit untuk pencegahan korupsi,” ujarnya.
Wildan berharap setiap jab/kota akan lebih memahami pencegahan korupsi, dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari tindakan korupsi.
“Kami menyadari penganggaran anggaran tidak tepat akan membuka peluang korupsi,” ujarnya.
Dalam mewujudkan pengaplikasian upaya pencegahan korupsi Pemkab Labusel, kata Wildan, menggelar 7 aksi. Di antaranya, rencana pelayanan terpadu dalam satu pintu dan pengelolaan keuangan, penerapan tunjangan dan penghasilan berbasis e-Goverment.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI untuk wilayah Sumut, Adlinsyah M Nasution alias Coki mengatakan, sistem E -Planning, E-Budgeting secara online, terprogram dan transparan akan mampu mencegah korupsi.
“Program rencana aksi ini dapat mencegah kegiatan korupsi,” ujarnya.
Saya juga menekankan kepada seluruh kepala daerah yang hadir saat ini untuk serius dalam mewujudkan penerapan program-program pencegahan anti korupsi didaerahnya. Sebagaimana kita ketahui pertemuan Monev telah dilaksanakan tiga kali di Sibolga, Tapteng dan saat ini di Labusel untuk itu saya ingin melihat Progres dari Daerah yang hadir saat ini sejauh mana komitmen yang telah terlaksana di daerah masing-masing, jika masih belum terlaksana kami tinggalkan sebagai upaya akan hal tersebut nantinya kami akan memanggil Kepala Daerah yang bersangkutan untuk langsung berkoordinasi dengan KPK RI di jakarta, ujar Coki.
Usai acara pembukaan dilaksanakan Paparan Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh masing-masing daerah, Pemko Tanjungbalai yang langsung disampaikan oleh Sekda Drs.Abdi Nusa didampingi Kepala OPD terkait yaitu Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKPAD, Kadis Kominfo, Kepala BKD, Kadis Perizinan serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
