Penanganan Kawasan Kumuh saat ini menjadi salah satu prioritas utama baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan pencapaian kawasan Kumuh diakhir Tahun 2019 sebesar 0% sesuai amanat rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 -2019.
Kita ketahui bahwa peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu hal penting untuk memutuskan lingkaran kemiskinan rumahtangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, karena masyarakat akan memiliki akses kepelayanan dasar yang aman dan layak serta infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Dengan Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penanganan kumuh perkotaan, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk melaksanakan Program – Program yang bertujuan menangani kawasan kumuh Kota Tanjungbalai dengan kemampuan dana daerah yang terbatas. Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu berusaha mencari alternatif dana lain baik dari Pemerintah maupun swasta, seperti contohnya Program NUSP-2 yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat Loan dari Asian Development Bank (ADB).
Walikota Tanjungbalai Bapak M.Syahrial SH, MH dalam sambutannya menghadiri acara ini (25/4) menjelaskan bahwa Program kegiatan NUSP-2 merupakan salah satu Program Pemerintah pusat dalam menangani pemukiman kumuh perkotaan di Indonesia, yang langsung melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatannya .Walikota Juga Berharap dengan adanya Program NUSP-2 ini akan dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Tanjungbalai dan selanjutnya menjadikan Kota Tanjungbalai “Berprestasi, Religius,Sejahtera, Indah dan Harmonis (BERSIH) sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Serta membawa Manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya Walikota Meninjau langsung lokasi wilayah Program NUSP -2 di daerah Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.
Turut Hadir Ibu Siti Hasanah dari Asian Development Bank(ADB), Bapak Dedi Zubaidi Beserta Tim dari Project Management Unit (PMU) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak/Ibu perwakilan dari Kementrian Keuangan,Bapak/Ibu dari Bappenas,Satker NUSP-2 Kota Tanjungbalai, OPD yang terkait, Unsur BKM,Koordinator Kota NUSP-2.